TANGERANG — Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tangerang, Mifta Al Farizi, menyoroti wacana penerapan kembali sistem Pilkada tidak langsung yang belakangan mencuat ke ruang publik. Menurutnya, wacana tersebut berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Mifta menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil dari proses panjang reformasi yang bertujuan menghadirkan pemimpin daerah yang benar-benar dipilih oleh rakyat, bukan ditentukan oleh segelintir elite politik.
“Pilkada langsung adalah bentuk nyata dari kedaulatan rakyat. Jika pemilihan kepala daerah dikembalikan menjadi tidak langsung, maka partisipasi masyarakat akan tereduksi dan berpotensi membuka ruang transaksi politik di tingkat elite,” ujar Mifta, Rabu (14/1/2026).
Ia menilai, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik dan potensi konflik, tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mencabut hak politik masyarakat, yang dibutuhkan adalah pembenahan sistem dan penguatan pengawasan.
“Solusinya adalah memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat, bukan dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung,” tegasnya.
Mifta mendorong pemerintah dan DPR agar tidak tergesa-gesa dalam merespons wacana tersebut serta membuka ruang dialog publik yang luas sebelum mengambil kebijakan strategis yang berdampak pada demokrasi lokal.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, khususnya mahasiswa dan generasi muda, untuk tetap kritis dan aktif mengawal arah demokrasi agar tidak mengalami kemunduran,” pungkasnya.
PMII Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
(San)
