TANGERANG — Sejumlah gedung Sekolah Elit swasta ternyata berdiri di atas lahan strategis yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang. Berdirinya gedung milik Sekolah elit swasta tersebut, merupakan buah dari kebijakan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dimana pihak swasta diberi hak mengelola aset pemerintah daerah melalui mekanisme sewa.
Pemerintah Kabupaten Tangerang memandang, bahwa kebijakan pemanfaatan BMD melalui skema KSP ini merupakan langkah taktis untuk menyulap aset-aset tidur menjadi produktif. Sekaligus menambah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun ternyata berdirinya sekolah elit milik swasta di lahan yang merupakan aset Pemkab Tangerang ini memunculkan persoalan di masyarakat.
Bangunan sekolah tersebut, dinilai merubah fungsi lahan publik menjadi zona komersial eksklusif dan hanya bisa diakses oleh kalangan ekonomi kelas atas karena berbiaya tinggi.
Kepala UPT Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Arif, membenarkan bahwa ada sejumlah sekolah swasta yang berdiri di atas lahan aset milik Pemkab Tangerang.
Bahkan Arif tak menampik jika maraknya pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa lahan yang digunakan oleh yayasan swasta untuk mendirikan fasilitas pendidikan kini menimbulkan persoalan dan menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk mencari formula terbaik terkait persoalan ini,” kata Arif, Jumat 11 September 2026.
Lanjut Arif mengungkapkan, bahwa sejumlah aset milik Pemkab Tangerang saat ini dikelola oleh pihak swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan.
Kata Arif, kerja sama dengan pihak ketiga ini dilakukan melalui BPKAD dengan mekanisme sewa. Adapun aset yang disewakan terdiri dari 40 objek bidang tanah.


