TANGERANG — Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar OPD yang mereka pimpin lebih responsif, dalam menanggapi aduan dari masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan, saat memberikan sambutan dalam rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tangerang tahun 2025.
Sentilan dari Wakil Bupati Tangerang itu pun, merupakan salah satu rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Tangerang dalam agenda tersebut.
“Responsif ini yang masih harus agak digaris bawahi kepada kepala OPD, harus lebih responsif,” ujar Intan di podium, yang disambut celetukan setuju dari peserta rapat paripurna, Kamis 23 April 2026.
Sejauh ini lanjutnya, memang masih banyak OPD yang masih kurang responsif, sehingga sudah tanggungjawabnya sebagai kepala daerah untuk mendorong, agar mereka lebih responsif dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
Tidak sedikit, masyarakat yang akhirnya mengeluh menghubungi dirinya, karena kurang responsifnya OPD sampai ia sendiri yang harus menghubungi mereka.
“Biasanya kan masyarakat karena udah mentok ke saya, saya yang harus respon mereka lalu minta tolong OPD untuk melaksanakannya,” ungkap Intan.
Dirinya menegaskan, bahwa responsif ini sangat penting terhadap setiap aduan dari masyarakat, agar aduan mereka dapat ditanggulangi secara cepat.
Dalam kesempatan itu ia juga menuturkan, terdapat sejumlah titik berat rekomendasi dari DPRD Kabupaten tangerang dalam rapat Paripurna tersebut, diantaranya di sektor Pelayanan Publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pengelolaan sampah.
“Mudah-mudahan ini semua menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah dan untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian-capaian yang sudah diraih Pemerintah Daerah di tahun 2025.
“Seperti diketahui, banyak sekali tadi rekomendasi pada Pemerintah Daerah. Namun secara umum, kita DPRD mengapresiasi capaian yang sudah diraih,” ungkapnya.
Ada salah satu rekomendasi yang pihaknya sampaikan dalam pembahasan lanjutnya, dimana akhirnya direspon dengan luar biasa oleh Pemerintah Daerah.
Saat itu, DPRD meminta agar segera adanya perhatian terhadap PPPK Paruh Waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh.
Diskusi panjang pun terjadi saat pembahasan bersama tim LKPJ dan OPD terkait. Dimana hasilnya, Pemerintah Daerah sudah merencanakan program pengangkatan PPPK paruh waktu.
