TANGERANG — Aktivis lingkungan Ruang Alam mendesak adanya penindakan tegas terhadap pengelola Kawasan Industri Milenium karena diduga melakukan pencemaran Kali Cimanceuri yang berdampak langsung pada warga Desa Budimulia, Kecamatan Cikupa. Pencemaran ini dinilai telah meresahkan masyarakat dan mengganggu aktivitas sehari-hari warga sejak tiga bulan terakhir.
Hal tersebut disampaikan Ketua Aktivis Lingkungan Ruang Alam, Galih Kurniawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Tangerang dan perwakilan perusahaan pengelola Kawasan Industri Milenium, Kamis (24/9/2026).
Galih menyatakan bahwa pihaknya hadir untuk mendampingi dan menjembatani warga Budimulia agar persoalan pencemaran lingkungan ini tidak terulang kembali. Kata Galih, berdasarkan dokumentasi dan hasil investigasi di lapangan, aliran air yang tercemar teridentifikasi berasal dari saluran pembuangan di kawasan Millenium.
“Air itu keluar dari kawasan Millenium dan mengalir ke Kali Cimanceuri. Kami memiliki dokumentasi berupa video yang memperjelas dugaan pencemaran tersebut,” ujar Galih.
Menurut Galih, dampak pencemaran ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Warga Budimulia yang selama ini memanfaatkan air Kali Cimanceuri untuk berbagai keperluan kini tidak dapat lagi menggunakannya.
“Air sungai tersebut biasanya digunakan warga untuk mandi, memandikan ternak, mencuci piring, hingga kebutuhan konsumsi,” ujarnya.
Lanjut Galih, situasi semakin parah ketika debit air dari hulu sempat mengecil, menyebabkan warga mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih hingga harus meminta bantuan suplai air dari dinas terkait.
“Pencemaran ini diperkirakan telah berlangsung sekitar tiga bulan,” katanya.
Selain masalah pencemaran dan aspek perizinan, dalam RDP tersebut, aktivis Ruang Alam juga menyoroti fasilitas Water Treatment Plant (WTP) milik Kawasan Industri Milenium yang dikomersialisasikan.
Menurut Galih, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-2013, setiap pembangunan kawasan atau WTP diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau WWTP (Waste Water Treatment Plant) komunal kawasan. Aturan ini berlaku baik bagi pabrik-pabrik di dalam kawasan maupun pengelola kawasan itu sendiri.
“Ada 4 tuntutan yang kami sampaikan dalam RDP ini. Kami meminta adanya audit total terhadap infrastruktur lingkungan di kawasan Millenium, menuntut pembekuan izin WTP komersial, penyegelan Saluran Limbah dan menutup seluruh saluran limbah dari kawasan yang langsung mengalir ke Kali Cimanceuri,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, menyatakan belum dapat memberikan kesimpulan pasti terkait dugaan pencemaran tersebut. Menurutnya, meskipun pihak pengadu telah memaparkan masalah secara jelas dan mendalam, namun keputusan tidak dapat diambil secara tergesa-gesa.
“Kami belum dapat memberikan kesimpulan pasti, karena masih memerlukan bukti yang utuh terkait laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pencemaran ini,” kata Kholid usai memimpin RDP.
Kholid menjelaskan, dalam penanganan dugaan kasus pencemaran ini harus merujuk pada regulasi dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) induk yang berlaku di kawasan tersebut. Dokumen AMDAL induk ini mencakup berbagai syarat dan ketentuan dari awal pelaksanaan pembangunan hingga proses operasional.
Karena itu, lanjut Kholid, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali menggelar RDP dengan mengundang sejumlah dinas terkait dan melakukan tinjauan ke lapangan.
“Dibutuhkan beberapa langkah lanjutan, termasuk kajian laboratorium yang akurat serta peninjauan langsung ke lapangan bersama dinas terkait,” pungkasnya.


