JAWARATANGERANG — Tingkat kesalahan data penerima bantuan sosial mengalami penurunan tajam setelah penerapan digitalisasi bansos berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Temuan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam acara sosialisasi DTSEN bersama para camat, kepala desa dan pilar-pilar sosial di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/2/2026).
“Ketika (bansos) menggunakan data lama 77 persen error. (Artinya) ada 77 persen masyarakat yang seharusnya mendapatkan bansos tapi tidak dapat. Setelah kita ukur dengan DTSEN error-nya turun tinggal 28 persen,” kata Gus Ipul merujuk pada hasil uji coba digitalisasi bansos yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Sebelum digitalisasi bansos berbasis DTSEN diterapkan, tingkat kesalahan data penerima manfaat yang layak tapi tidak terdaftar atau exclusion error masih sangat tinggi.
Untuk program PKH tercatat mencapai 77,7 persen, sementara BPNT (Sembako) berada di angka 70 persen. Setelahnya exclusion errornya menjadi 28,2 persen pada PKH dan 17,6 persen untuk BPNT (Sembako).
Perbaikan juga terjadi, pada kesalahan data penerima manfaat yang tidak layak tapi terdaftar atau inclusion error.
Untuk PKH, kesalahan berkurang dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen, sedangkan BPNT (Sembako) turun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.
“Harapannya agar nanti erorr-nya (jadi) di bawah 10 persen (hingga) di bawah 5 persen,” jelas dia.
Gus Ipul mengakui, bahwa akurasi data penerima bansos tidak mungkin mencapai 100 persen, mengingat dinamika sosial yang terus berubah, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi dan sosial keluarga.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya peran RT/RW, kepala desa, dan kelurahan serta camat dalam melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Keterlambatan pembaruan data, khususnya terkait warga meninggal dunia, berpotensi menyebabkan bantuan sosial disalurkan tidak tepat sasaran.
Meski hasil pemutakhiran data secara nasional dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan, Gus Ipul menegaskan bahwa pembaruan data di tingkat desa dapat dilakukan setiap hari untuk menjaga akurasi data.
Terkait program Digitalisasi Bansos dengan acuan DTSEN, setelah sukses di Banyuwangi, saat ini mulai uji coba di 40 kabupaten dan kota serta 1 provinsi.
Program tersebut melibatkan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Komdigi, KemenpanRB, BPS hingga Kemendagri serta kementerian dan lembaga terkait.
“Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia,” jelas Gus Ipul.
Sadar akan pentingnya akurasi data, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyatakan siap mendukung pemutakhiran DTSEN karena menjadi acuan penyaluran program pemerintah.
“DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran dan perencanaan yang terukur,” kata Shobih.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk turut serta melakukan pemutakhiran DTSEN.
“Kami telah memerintahkan jajaran dari perangkat dinas hingga pemerintah desa untuk aktif dalam proses pemutakhiran data secara berkala,” kata Shobih.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Komisi VIII Saiful Nuri, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo serta jajaran para pejabat tinggi Kemensos dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
